KEUTAMAAN RAMADHAN


Image

Alhamdulilah kita kita masih diberikan kesempatan untuk menemui bulan ramadhan dan menunaikan ibadah puasa, bagi yg menunaikan. Menyambut bulan ramadhan yang penuh berkah, marilah kita intropeksi diri dan kita tinggkkatkan amal perbuatan kita. Pada bulan ramadahn ini semua amalan seperti shlat wajib maupun sunah terasa begitu ringan untuk dilaksanakan, terlihat dengan begitu banyak orang yg datang kemasjid untuk melakukan ibadah shlat tarawih. Masjid terlihat penuh dengan para jamaah, kenpa?? Karena pada bulan ramadahn ini semua amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Amalan shlat sunah sama dengan shlat wajib, sedangkan shlat wajib dilapt gandakan 70x.

Coba bulan2 biasa, maukah kita melakukan shlat sunah sebanyak shlat tarawih?? Jarang sekali kita melakukannya bukan. Terkadang Shlat itu kalaok kita BERLING (kober & eling). Jika siang kerja, ashar perjalanan, magrib kecapean, isya ketiduran. Banyak sekali alesan gitu yahh. Bulan yang penuh yang penuh berkah ini alangkah bainya kita manfaatkan sebagai awal pijakan melangkah kebulan selanjutnya, agar kita terhindar dari api neraka.

UU BHP


Undang-undang Badan Hukum Pendidikan atau disingkat dengan BHP telah disahkan oleh DPR-RI beberapa bulan yang lalu. Ramailah kemudian para mahasiswa berdemo menentang Undang-undang ini. Sebenarnya, bukan baru sekarang mahasiswa menentangnya, karena sejak masih menjadi rancangan undang-undang pun para mahasiswa sudah turun ke jalan untuk menolaknya. Yang dipersoalkan para mahasiswa prinsipnya satu hal, yakni dikhawatirkan beralihnya pandangan publik dari anggapan bahwa pendidikan adalah upaya yang mulia mencerdaskan bangsa (dan diharap sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara), menjadi anggapan bahwa pendidikan adalah komoditas yang patut diperjualbelikan. Dengan anggapan itu, lembaga pendidikan akan seenaknya menentukan biaya sekolah dan membebankannya secara naif kepada para mahasiswa lewat orangtua mereka. Menurut RUU BHP, “BHP adalah badan hukum bagi penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal, yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan”. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dari awal Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Hukum Pendidikan (BHP) dibuat sampai disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, banyak mengundang kritikan dan demo. Betapa tidak, kekhawatiran masyarakat akan terjadinya komersialisasi di bidang pendidikan akan menjadi kenyataan. Pendidikan khususnya pendidikan tinggi akan menjadi jatah untuk orang-orang kaya saja, sedangkan orang yang tidak mampu tidak akan sanggup mengenyam dunia pendidikan tinggi. Bahkan, orang dengan kepandaian kurang pun jika memiliki uang dapat masuk ke perguruan tinggi negeri. Fakta itu terjadi ketika beberapa perguruan tinggi negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara atau disingkat BHMN seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Sumatera Utara (USU) serta Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), sebagian besar menaikkan SPP bagi mahasiswa, yang dilanjutkan dengan pembukaan beberapa jalur khusus masuk dengan sumbangan yang besar.
Awalnya BHP ini memang untuk perguruan tinggi negeri, supaya dia lebih independen. Di yayasan pun kita ingin agar kedudukan universitas atau perguruan tinggi di bawah yayasan tidak lagi mengulang kondisi, bagaimana terjadi kooptasi pemerintah pada perguruan tinggi negeri atau menyebabkan kooptasi yayasan terhadap perguruan tingginya. RUU BHP ini membuat perguruan tinggi memiliki kewenangan untuk mandiri secara pedagogik dan akademik, juga mandiri terhadap menerima berbagai dukungan serta bertanggung jawab terhadap yang dilakukan secara hukum. Kelebihannya jika pendidikan berbadan hukum adalah Lembaga pendidikan yang berbadan hukum dapat melaksanakan tindakan hukum, bertanggung jawab secara hukum, membuat keputusan yang berimplikasi hukum, dan dapat dikenai sanksi hukum. Sebagai lembaga yang meluluskan peserta didik, maka ijasah yang dikeluarkannya harus memiliki kekuatan hukum. Tanpa penataan yang jelas, akan banyak masalah yang timbul berkaitan dengan hal-hal tersebut.

Sumber:
http://www.dikti.com
http://www.kompas.com
http://www.penulislepas.com

KTSP(Kurikulum tanpa sarana pembelajaran)


Benar gax siii…kurikulum di Indonesia sudah baik???
Sistem pendidikan di Indonesia selalu mengalami perubahan,mula dari orde lama sampai skrang. Yang terbaru yakni sistem KTSP(kurikulum Tingkat satuan pendidikan) yang seblelumnya pada tahun 2004 menggunakan sistem KBK (berkurikulum Berbasis kompetensi). Dengan pergantian kurikulum tersebut timbul pertanyaan apakah nantinya kurikulum tersebut dapat berjalan efektif??? Tidak hanya para siswa yang harus mengalami kebingungan dan harus menyesuaikan diri dengan kurikulum baru tapi para pengajar pun mengalami hal yang demikian. Pada prinsipnya kurikulum yang sekarang ini menuntut siswa untuk lebih aktif dari pada guru,dengan tuntutanmenggunakan prasarana pembelajaran yang lebih baik. Tapi kara kurungnya sarana dan prasarana pembelajaran maka timbullah sebutan baru untuk kurikulum saat ini yaitu KTSP(kurikulum tanpa sarana pembelpjaran). Pemerintah seharusnya memperhatikan hal tersebut dengan lebih sungguh-sungguh. Apalagi pada musim pemilu sekarang ini maraknya janji-janji sesumbar tentang pendidikan. Kita sebagai rakyat bangsa haruslah bisa memilih dengan bijak siapa pemimpin kita selanjutnya. Tidak hanya janji yang diberikan, tetapi bukti haruslah ada. Jangan sampai kita menyesal pada akhirna. Maka untuk itu mari gunakan hak pilih kita dengan bijak, karena 1 suara menentukan masa depan bangsa.

Apakah benar mahasiswa agen perubahan yanhg baik??


Apakah benar mahasiswa adalah agen perubahan atau penerus bagi bangsanya? Seribu pertanyaan tentang mahasiswa di Indonesia kembali mencuat, karena sikap mahasiswa yang terkesan anarkis dan berpikiran pendek dalam menyelesaikan masalah. Banyak orang berpikiran bahwa mahasiswa adalah contoh tauladan bagi masyarakat, tetapi tindakan mahasiswa Indonesia di sebuah universitas di jakarta mencoreng anggappan tersebut. Pasalnya mereka sering terlibat tawuran antar mahasiswa. Padahal permasalahan pun tidak jelas apa yang menjadi alasan mereka untuk tawuran. Korban dari tawuran tersebut tidak hanya mahasiswa tapi juga terkadang masyarakat sekitar kampus atau tempat mereka tawuran.
Apa kata duNIA??? Seharusnya mahasiswa yang intelek dan perpendidikan tinggi berpikiran panjang dan kritis dalam menyelesaikan masalahnya, tidak hanya tawuran saja. Bagaimana Indonesia bisa maju kalau penerusnya berpikiran sempit begitu. Pantas saja korupsi atau KKN kian marak terjadi di Indonesia,bahkan pernah menjadi negara terkorup no 3 di dunia. Bagaimana tidak jika penerusnya dari kalangan mahasiswa suka tawuran dan berpikiran pendek serta hanya menentingkan diri mereka semdiri tanpa berpikir dampak dari perbuatannya.

kurikulum belajar di indonesia


Kurikulum 2004 (KBK)
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dikembangkan dengan tujuan memperbaiki kelemahan pada Kurikulum 1994. KBK menitikberatkan pada kompetensi yang harus dicapai siswa. Misalnya, standar kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia berorientasi pada hakikat pembelajaran bahasa, yaitu belajar bahasa pada hakikatnya belajar berkomunikasi dan belajar menghargai manusia serta nilai-nilai kemanusiaannya. Dengan demikian, pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan pada peningkatan kemampuan berkomunikasi dan menghargai nilai-nilai, bukan pada kemampuan menguasai ilmu kebahasaan. Akan tetapi, ilmu bahasa dipelajari untuk mendukung keterampilan berkomunikasi. Kegiatan belajar pun dikembalikan pada konsep bahwa siswa akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. Belajar akan lebih bermakna jika siswa mengalami apa yang dipelajarinya, bukan hanya mengetahuainya. Pembelajaran yang berorientasi target penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat, tetapi gagal dalam membekali siswa memecahkan persoalan dalam kehidupan nyata untuk jangka panjang.
Atas dasar tersebut, KBK pun dianggap menjadi solusi dalam memecahkan masalah kekurangberhasilan pendidikan di Indonesia. Pola pembelajaran, diharapkan tidak lagi terpusat pada guru. Pola pembelajaran pun dikembangkan menjadi pola belajar berdasar-aktivitas. Siswa dapat bergerak aktif secara fisik ketika belajar dengan memanfaatkan indra seoptimal mungkin dan membuat seluruh tubuh serta pikiran terlibat dalam proses belajar. Dengan demikian, siswa dapat belajar dengan bergerak dan berbuat, belajar dengan berbicara dan mendengar, belajar dengan mengamati dan menggambarkan, serta belajar dengan memecahkan masalah dan berpikir. Pengalaman-pengalaman itu dapat diperoleh melalui kegiatan mengindra, mengingat, berpikir, merasa, berimajinasi, menyimpulkan, dan menguraikan sesuatu. Kegiatan tersebut dijabarkan melalui kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.
KBK tidak ditetapka dalam UU atau Peraturan Pemerintah. Alasan dirubahnya kurikulum 1994 menjadi KBK karena mutu pendidikan di Indonesia yang kurang baik dan banyak siswa yang tidak menerapkan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan,Selain itu mereka dituntut untuk menghapal materi tanpa memahaminya sehingga apa yang telah di ujikan maka materi itu akan dengan mudah lupa.Oleh karena itu dengan dirubahnya kurikulum 1994 menjadi KBK diharapkan dapat menekankan kurikulum pada kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai siswa dalam menyelesaikan pembelajaran.

PERKEMBANGAN DAN HUKUM KORUPSI DI INDONESIA


PERKEMBANGAN DAN HUKUM KORUPSI DI INDONESIA


Indonesia mendefenisikan korupsi sebagai salah satu tindak pidana. Perubahan nama dari korupsi menjadi KKN ini barangkali beralasan karena praktek korupsi memang terkait koneksi dan nepotisme. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dampak “penggantian” ini tidak baik karena KKN ternyata dengan kata tersebut praktek korupsi lebih mudah diteleransi dibandingkan dengan penggunaan kata korupsi secara gamblang dan jelas, tanpa tambahan kolusi dan nepotisme. Negara berkembang seperti Indonesia dalam kubangan korupsi yang merajalela dan terperangkap dalam hutang luar negeri yang luar biasa besar, seluruhnya dikorup oleh penguasa Indonesia saat itu. Hal ini dilakukan dalam melakukan hegemoni terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia, dan berhasil. Demokratisasi dan Metamorfosis Korupsi Pergeseran sistem, melalui tumbangnya kekuasaan icon orde baru. Reformasi, begitu banyak orang menyebut perubahan tersebut. Namun sayang reformasi harus dibayar mahal oleh Indonesia melalui rontoknya fondasi ekonomi. Dulu korupsi tersentralisasi di pusat kekuasaan, seiring otonomi atau desentralisasi daerah yang diikuti oleh desentralisasi pengelolaan keuangan daerah, korupsi mengalami pemerataan dan pertumbuhan yang signifikan. Korupsi ada di semua sistem sosial –feodalisme, kapitalisme, komunisme dan sosialisme. Dibutuhkan Law effort sebagai mekanisme solusi sosial untuk menyelesaikan konflik kepentingan, penumpuk kekayaan pribadi, dan resiko suap-menyuap. Harus ada tekanan hukum yang menyakitkan bagi koruptor. Korupsi di Indonesia telah membawa disharmonisasi politik-ekonomi-sosial, grafik pertumbuhan jumlah rakyat miskin terus naik karena korupsi. . Korupsi harus dianggap menghambat pewujudan keadilan sosial, pembangunan sosial, dan pembangunan moral. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa skandal ekonomi dan korupsi sering terjadi dibanyak Negara kaya dan makmur dan juga terjadi dari kebejatan moral para cleptocrasy di Negara-negara miskin dan berkembang seperti Indonesia. Pembangunan ekonomi sering dijadikan alasan untuk menggadaikan sumber daya alam kepada perusahaan multinasional dan Negara adi daya yang didalamnya telah terkemas praktik korupsi untuk menumpuk pundit-pundi harta bagi kepentingan politik dan pribadi maupun kelompoknya. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghambat pengembangan sistem pemerintahan demokratis. Korupsi memupuk tradisi perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok. Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa Negara-negara industri tidak dapat lagi menggurui Negara-negara berkembang soal praktik korupsi, karena melalui korupsilah sistem ekonomi-sosial rusak, baik Negara maju dan berkembang. Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, praktek korupsi makin mudah ditemukan dipelbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi pilihan lebih utama dibandingkan kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas public.